Produksi Ruang Kekuasaan di Pulau Jawa Abad ke-16-17 dan Dampaknya pada Pertumbuhan Kota

Abstrak Studi ini membahas keterkaitan antara tradisi kekuasaan, produksi ruang, dan pertumbuhan kota. Tujuan utamanya adalah untuk memahami secara mendalam pola dan proses spasial produksi ruang kekuasaan dan implikasinya pada pertumbuhan kota. Lingkup penelitian mencakup situasi geopolitik di Pulau Jawa selama abad ke-16 hingga ke-17 ketika Kesultanan Mataram memegang dominasi kekuasaan berlandaskan tradisi sawah. Metode analisis yang diterapkan mengacu pada pemikiran hermeneutika yang mengedepankan metode pembacaan teks. Data penelitian berasal dari sumber-sumber sekunder terutama berupa hasil-hasil penelitian yang telah dipublikasikan dalam bentuk artikel, buku, peta maupun makalah seminar.  Hasil analisis memperlihatkan bahwa selama rentang waktu tersebut pola dan proses spasial produksi ruang kekuasaan didominasi oleh netralisasi dan pembentukan wilayah pinggiran sebagai konsekuensi dari absolutisme kekuasaan raja.  Modus produksi ini menyebabkan terjadinya likuidasi politik terhadap kota-kota tertentu yang ditandai oleh perubahan identitas kota, terutama di wilayah pesisir. Abstract This study discusses the relations between the tradition of power, the production of space, and city growth. This study primarily aimed to comprehend the spatial pattern and process of the production of authority space and its implications for city growth. It covers the geopolitical situation in Java during the 16 th and 17 th centuries when the Mataram Sultanate ran a dominant power based on ricefield tradition. The analysis method applied in this study referred to hermeneutical thinking, which foregrounds a text reading method. The research data was obtained from secondary resources, especially published research in the forms of articles, books, maps, and seminar papers. The analysis results showed that the spatial pattern and process of authority space production within these centuries were dominated by neutralization and the formation of peripheries, i.e., the consequence of the king’s absolute power. This production mode resulted in the political liquidation of certain cities and, thereby, changed the identity of the said cities, especially those located in coastal areas.