MODEL KOMUNIKASI POLITIK HOMOHETEROFILI DALAM PROYEK SUMBER AIR UMBULAN

Berlarutnya pelaksanaan proyek pembangunan SPAM Umbulan ditengarai akibat adanya kesalahan dari pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan pengambil keputusan dalam memilih model komunikasi politik. Selama kurang lebih 45 tahun, pemerintah melakukan komunikasi politik searah menggunakan model homofili yang bersifat atas-bawah (Top down). Pada saat pendekatan ini digeser dari model komunikasi homofili vertikal internal ke model homofili horisontal internal hasilnya justru berbeda karena lima pemerintah daerah yang terkait dengan proyek SPAM Umbulan yaitu: Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik yang masing-masing sejajar hirarki birokrasinya (Pemerintah kabupaten dan kota) pada kenyataannya saling mempertahankan kepentingannya sendiri. Akibatnya terjadi konflik kepentingan di internal pemerintah daerah, khususnya menyangkut konpensasi bagi hasil dari proyek tersebut. Konflik ini kemudian dapat diredam melalui model komunikasi homofili vertikal internal melalui intervensi kebijakan dari pemerintah pusat atau hirarki birokrasi yang lebih tinggi. Namun model komunikasi politik ini, sempat ditolak oleh kalangan eksternal termasuk masyarakat dan para politisi di DPRD Jawa Timur. Untuk mencapai keseimbangan dalam melakukan komunikasi politik, maka perlu adanya pendekatan campuran dengan memadukan model komunikasi politik yang bersifat bawah-atas (Bottom-up) yaitu komunikasi politik model heterofili horisontal eksternal yang melibatkan kelompok kepentingan (Stakeholders) secara lebih luas, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan seperti melalui Musrenbang tingkat desa sampai nasional. Selain itu perlu juga pendalaman komunikasi politik melalui FGD dengan melibatkan para ahli dari perguruan tinggi (PTN/PTS). Dengan demikian, maka dapat diperoleh sintesa baru yaitu kombinasi komunikasi politik: model homofili-heterofili (Homoheterofili), vertikal-horisontal, dan internal-eksternal.