Hakim Peradilan Agama: Refleksi Sistem Pengangkatan dan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman di Indonesia

Pengadilan Agama merupakan institusi penegak hukum di Indonesia yang tidak dapat dilepaskan dari eksistensi hakim sebagai pelaksana dan penyelenggara kekuasaan kehakiman. Hakekatnya hakim peradilan agama diangkat sebagai pejabat negara, secara sadar dilekatkan syarat-syarat yang bersifat kumulatif sebagaimana diamanatkan pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama. Kedudukan hakim dalam menjalankan tugas, fungsi dan perannya benar-benar harus mampu mengaktualisasikan dan mengaplikasikan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional dalam menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan kewenangan atribusi dan distribusi utamanya di lingkungan peradilan agama. Konsekuensi logis kekuasaan kehakiman yang menjadi tanggung jawab hakim peradilan agama tidak dapat dinafikan oleh berbagai problema maupun tantangan baik secara internal mencakup status pengangkatan hakim, sistem peradilan, pendidikan dan pengetahuan hakim, moralitas, dan kesejahteraan hakim. Serta secara eksternal yang melingkupi partisipasi masyarakat, kemandirian hakim, dan sistem pengawasan.