PENERAPAN RISK MANAGEMENT FRAMEWORK UNTUK PELAKSANAAN PROYEK ALIH DAYA SISTEM INFORMASI DI BPK RI

Abstract — Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) as one of the government agencies or the public sector since 2002 until the present project has been realized in the form of outsourcing of information systems application software. Some examples of the failure of IT projects including IT outsourcing has demonstrated the importance of the role of risk management. One framework that can be used by organizations in implementing risk management approach is to use the Project Management Body of Knowledge (PMBOK). Stages of risk management contained in the PMBOK and IT outsourcing is discussed in depth in this study. The results of the application of risk management suggests that the absence of risk management plans and risk factor analysis of user needs, the risk of a protracted workmanship, and the risk of vendor staff qualifications are a high risk probability and impact. Development of risk response and risk monitoring and control is an important step after high risks identified. The results of the application is expected to be a guideline for the implementation of BPK in IT outsourcing, so that the benefits of IT outsourcing to precisely target. Intisari — Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) sebagai salah satu instansi pemerintah atau sektor publik sejak tahun 2002 sampai dengan saat ini telah merealisasikan proyek alih daya TI yang berupa aplikasi software sistem informasi. Beberapa contoh kegagalan proyek TI termasuk alih daya TI telah menunjukkan pentingnya peran dari manajemen risiko. Salah satu framework yang dapat dipakai oleh organisasi dalam menerapkan manajemen risiko adalah dengan menggunakan pendekatan Project Management Body of Knowledge (PMBOK). Tahapan manajemen risiko yang terdapat dalam PMBOK dan alih daya TI dibahas secara mendalam dalam penelitian ini. Hasil dari penerapan manajemen risiko menunjukkan bahwa belum adanya perencanaan manajemen risiko serta faktor risiko analisis kebutuhan user, risiko waktu pengerjaan yang berlarut-larut, dan risiko kualifikasi staf vendor merupakan risiko yang cukup tinggi kemungkinan dan dampaknya. Pengembangan respon risiko serta pemantauan dan pengendalian risiko merupakan tahapan yang penting setelah risiko-risiko tinggi teridentifikasi. Hasil dari penerapan diharapkan dapat menjadi pedoman bagi BPK dan instansi sektor publik yang lain di Indonesia dalam pelaksanaan alih daya TI, sehingga manfaat dari alih daya TI dapat tepat sasaran. Kata kunci —Alih daya, teknologi informasi, manajemen risiko, sektor publik, PMBOK.